Kesehatan masyarakat adalah salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam beberapa dekade terakhir, semakin jelas bahwa pendekatan yang berfokus pada pengobatan atau penanggulangan penyakit saja tidak cukup untuk menciptakan sistem kesehatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan preventif menjadi kunci utama dalam mencegah munculnya penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan kesehatan preventif bertujuan untuk mencegah penyakit sebelum terjadi, alih-alih hanya mengobati penyakit yang sudah ada. Pendekatan ini melibatkan serangkaian tindakan yang berfokus pada upaya pencegahan, seperti vaksinasi, pendidikan kesehatan, deteksi dini, perubahan perilaku, dan peningkatan akses ke fasilitas kesehatan. Dengan menerapkan kebijakan kesehatan preventif, pemerintah dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat, mengurangi beban biaya perawatan kesehatan, dan meningkatkan produktivitas negara.

Pentingnya Kebijakan Kesehatan Preventif

Kebijakan kesehatan preventif memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan angka kematian dan morbiditas (angka kesakitan) di masyarakat. Selain itu, kebijakan ini dapat membantu mengurangi ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, yang sering kali menjadi penghalang bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

Beberapa alasan mengapa kebijakan kesehatan preventif sangat penting meliputi:

1. Mengurangi Beban Sistem Kesehatan
   Dengan fokus pada pencegahan, penyakit dapat dicegah sejak dini sebelum berkembang menjadi lebih serius dan membutuhkan pengobatan mahal. Ini mengurangi tekanan pada rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, yang pada gilirannya mengurangi biaya kesehatan secara keseluruhan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup
   Kebijakan preventif tidak hanya berfokus pada pencegahan penyakit, tetapi juga pada promosi kesehatan. Melalui gaya hidup sehat dan lingkungan yang mendukung, individu dapat mempertahankan kesehatan tubuh dan mental yang optimal, yang meningkatkan kualitas hidup mereka.
3. Mencegah Penyakit Menular dan Tidak Menular
   Banyak penyakit menular, seperti flu, hepatitis, dan tuberkulosis, dapat dicegah dengan vaksinasi dan perilaku kesehatan yang baik. Selain itu, kebijakan preventif juga sangat efektif dalam menurunkan prevalensi penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor gaya hidup.
4. Mengurangi Ketimpangan Kesehatan
   Dalam banyak negara, terutama negara berkembang, kesenjangan kesehatan antara kelompok kaya dan miskin masih sangat besar. Kebijakan kesehatan preventif yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, seperti melalui program vaksinasi gratis atau penyuluhan tentang gizi sehat, dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut dan memastikan bahwa semua individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat.

Komponen Utama dalam Kebijakan Kesehatan Preventif

Kebijakan kesehatan preventif mencakup berbagai pendekatan yang dapat diterapkan untuk mempromosikan kesehatan dan mencegah penyakit. Beberapa komponen utama dalam kebijakan ini meliputi:

1. Pendidikan dan Penyuluhan Kesehatan

Salah satu aspek terpenting dari kebijakan kesehatan preventif adalah pendidikan kesehatan. Program penyuluhan kesehatan dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat, seperti makan makanan bergizi, rutin berolahraga, tidak merokok, serta menjaga kesehatan mental. Program pendidikan juga bisa meliputi informasi mengenai cara pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

Penyuluhan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan komunitas lokal dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang faktor risiko penyakit tertentu dan langkah-langkah pencegahannya. Sebagai contoh, penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan atau menggunakan masker dapat mengurangi penyebaran penyakit menular.

2. Vaksinasi dan Imunisasi

Vaksinasi adalah salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyakit menular, baik yang bersifat endemik maupun pandemi. Kebijakan imunisasi yang luas dan gratis sangat penting untuk mengendalikan wabah penyakit seperti polio, campak, dan hepatitis. Vaksinasi tidak hanya melindungi individu yang divaksinasi, tetapi juga menciptakan “herd immunity” atau kekebalan kelompok yang dapat mencegah penyebaran penyakit kepada masyarakat luas.

Contoh kebijakan kesehatan preventif yang berbasis vaksinasi adalah program imunisasi nasional yang sudah diterapkan di banyak negara untuk melawan penyakit seperti difteri, tetanus, dan hepatitis B. Program-program ini telah terbukti berhasil mengurangi angka kematian akibat penyakit menular.

3. Deteksi Dini dan Skrining Kesehatan

Deteksi dini adalah proses penting untuk menemukan penyakit pada tahap awal, ketika pengobatan lebih efektif dan lebih murah. Skrining untuk berbagai jenis kanker, diabetes, dan penyakit jantung dapat mengidentifikasi individu yang berisiko tinggi dan memungkinkan mereka untuk menerima pengobatan lebih awal.

Contoh kebijakan ini adalah program skrining kanker serviks atau skrining hipertensi yang dapat dilakukan secara massal melalui fasilitas kesehatan terdekat. Deteksi dini tidak hanya membantu individu dalam mengelola penyakit, tetapi juga mengurangi biaya perawatan kesehatan jangka panjang.

4. Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan

Kebijakan kesehatan preventif yang efektif harus mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memperluas jaringan fasilitas kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Akses ke layanan pencegahan, seperti vaksinasi, skrining, dan layanan konsultasi kesehatan, harus tersedia untuk semua lapisan masyarakat.

5. Perbaikan Lingkungan dan Kebijakan Sosial

Lingkungan yang sehat sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada pembenahan lingkungan seperti pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, dan pengurangan polusi udara sangat penting untuk mendukung kebijakan kesehatan preventif. Selain itu, kebijakan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti program pengentasan kemiskinan, juga berperan besar dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan dalam Menerapkan Kebijakan Kesehatan Preventif

Meskipun kebijakan kesehatan preventif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, penerapannya sering kali menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

• Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyakit.
• Keterbatasan anggaran yang menyebabkan program kesehatan preventif tidak dapat dijalankan dengan optimal.
• Kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang.
• Kesenjangan sosial dan ekonomi, yang membuat beberapa kelompok masyarakat sulit untuk mengakses program pencegahan kesehatan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan kesehatan preventif adalah fondasi yang penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Dengan fokus pada pencegahan penyakit melalui vaksinasi, pendidikan kesehatan, deteksi dini, dan perbaikan lingkungan, kita dapat mengurangi angka penyakit dan kematian, serta mengurangi beban biaya perawatan kesehatan. Menerapkan kebijakan ini dengan efektif tidak hanya membutuhkan investasi yang signifikan, tetapi juga kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik untuk masa depan.

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu, dan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan aspek penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebijakan kesehatan nasional dirancang untuk mengatasi ketimpangan akses layanan kesehatan, memperbaiki kualitas pelayanan, dan memfasilitasi tercapainya standar kesehatan yang optimal. Namun, untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil, penting untuk menilai dampak terhadap akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan kesehatan nasional mempengaruhi akses layanan kesehatan, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh negeri.

Pentingnya Akses Layanan Kesehatan yang Merata

Akses yang merata terhadap layanan kesehatan adalah faktor kunci dalam memastikan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Tanpa akses yang memadai, masyarakat tidak dapat memperoleh perawatan yang mereka butuhkan untuk mencegah atau mengobati penyakit, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah kesehatan yang lebih besar. Akses yang tidak merata bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, keterbatasan biaya, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan kualitas layanan.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, wilayah-wilayah tertentu, terutama daerah pedesaan dan terpencil, sering kali menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan nasional perlu diarahkan untuk menciptakan sistem yang inklusif, menyediakan layanan di daerah yang kurang terlayani, serta mengurangi hambatan ekonomi yang menghalangi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Kebijakan Kesehatan Nasional dan Dampaknya terhadap Akses Layanan Kesehatan

Kebijakan kesehatan nasional berperan penting dalam membentuk sistem pelayanan kesehatan suatu negara. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pendanaan layanan kesehatan, distribusi fasilitas kesehatan, hingga pelatihan tenaga medis. Di Indonesia, beberapa kebijakan kesehatan nasional yang berpengaruh besar terhadap akses layanan kesehatan termasuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program JKN, yang diluncurkan pada tahun 2014 melalui BPJS Kesehatan, merupakan salah satu kebijakan kesehatan paling signifikan yang diimplementasikan di Indonesia. Tujuan utama dari JKN adalah menyediakan akses kesehatan yang lebih adil bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mengurangi hambatan ekonomi yang menghalangi masyarakat untuk mendapatkan layanan medis yang mereka butuhkan. Dengan adanya JKN, seluruh warga negara Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, dapat memperoleh jaminan kesehatan yang terjangkau.

Namun, meskipun JKN telah memberikan manfaat yang besar, tantangan tetap ada. Beberapa di antaranya termasuk kesenjangan dalam distribusi fasilitas kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun hampir seluruh penduduk Indonesia telah terdaftar dalam program JKN, tidak semua wilayah memiliki akses yang cukup terhadap rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang berkualitas. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, di mana layanan kesehatan sering kali terbatas.

2. Peningkatan Infrastruktur Kesehatan

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan infrastruktur kesehatan melalui berbagai kebijakan, termasuk pembangunan pusat layanan kesehatan primer di wilayah terpencil dan peningkatan fasilitas rumah sakit di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani. Ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan geografis dalam hal akses kesehatan.

Namun, meskipun ada upaya pembangunan ini, distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata tetap menjadi masalah besar. Beberapa daerah masih kekurangan rumah sakit, puskesmas, atau tenaga medis yang memadai, yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, penilaian terhadap kebijakan ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan infrastruktur ini telah berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Selain distribusi fasilitas kesehatan, kualitas layanan juga menjadi aspek yang penting dalam akses kesehatan. Kebijakan kesehatan nasional berfokus pada peningkatan kualitas tenaga medis, pelatihan profesional, dan penerapan standar pelayanan kesehatan yang lebih baik. Misalnya, melalui kebijakan Akreditasi Rumah Sakit dan peningkatan pendidikan bagi tenaga medis, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan dengan standar yang tinggi.

Namun, tantangan terbesar dalam hal kualitas adalah kesenjangan kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Rumah sakit dan puskesmas di daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik dan tenaga medis yang lebih terlatih dibandingkan dengan fasilitas di daerah pedesaan. Oleh karena itu, untuk menilai dampak kebijakan ini, perlu ada pemantauan yang lebih mendalam mengenai sejauh mana peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat dinikmati secara merata di seluruh Indonesia.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Kesehatan Nasional

Meskipun kebijakan kesehatan nasional bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, implementasi kebijakan ini di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan kesehatan nasional di Indonesia antara lain:

1. Ketimpangan Geografis
   Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketimpangan geografis antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan besar dalam distribusi layanan kesehatan yang merata. Daerah-daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai, yang menghambat masyarakat di daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan.
2. Keterbatasan Anggaran
   Pembiayaan adalah salah satu masalah utama dalam sektor kesehatan. Meskipun kebijakan seperti JKN telah memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara, pembiayaan yang terbatas dapat memengaruhi kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan. Pemerintah perlu terus meningkatkan anggaran sektor kesehatan untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang ada dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau.
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terbatas
   Salah satu tantangan terbesar adalah kekurangan tenaga medis yang tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Banyak tenaga medis cenderung terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah-daerah kecil dan terpencil kesulitan dalam mendapatkan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Oleh karena itu, kebijakan yang memprioritaskan distribusi tenaga medis secara merata sangat penting.
4. Kesadaran dan Edukasi Kesehatan
   Meskipun akses layanan kesehatan telah meningkat, banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang masih kurang sadar akan pentingnya layanan kesehatan preventif. Pendidikan kesehatan yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat tahu bagaimana cara menjaga kesehatan dan mencegah penyakit sebelum mereka memerlukan perawatan medis.

Menilai Dampak Kebijakan Kesehatan Nasional: Langkah-Langkah yang Dapat Diambil

Untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan nasional efektif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, beberapa langkah penting yang dapat diambil adalah:

1. Evaluasi Berkelanjutan
   Pemerintah harus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan kesehatan nasional untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pengumpulan data tentang cakupan layanan, tingkat kepuasan pasien, dan analisis kesenjangan dalam distribusi fasilitas kesehatan.
2. Peningkatan Akses di Daerah Terpencil
   Untuk mengatasi ketimpangan geografis, pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan yang lebih baik di daerah-daerah terpencil, termasuk penyediaan transportasi kesehatan yang memadai dan pemberian insentif untuk tenaga medis agar bekerja di daerah yang kurang terlayani.
3. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat
   Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan, baik dari segi penyediaan fasilitas maupun edukasi kesehatan kepada masyarakat. Program kemitraan ini dapat membantu mempercepat pencapaian tujuan kebijakan kesehatan nasional.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program ambisius yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014 sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia, JKN diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam sektor kesehatan, termasuk akses, biaya, dan kualitas layanan. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana JKN berfungsi sebagai solusi kesehatan berkelanjutan, manfaat yang ditawarkannya, serta tantangan yang perlu dihadapi untuk memastikan keberhasilan program ini.

Latar Belakang JKN

Sebelum adanya JKN, banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Tingginya biaya perawatan kesehatan sering kali menjadi penghalang bagi individu dan keluarga untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan. Melihat kondisi ini, pemerintah Indonesia merancang JKN sebagai sistem jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih terjangkau bagi semua warga negara.JKN dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang bertanggung jawab untuk mengelola program ini. Melalui JKN, peserta dapat mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan dasar hingga perawatan rawat inap, dengan biaya yang lebih terjangkau. Program ini juga mencakup layanan kesehatan preventif, seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan berkala, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Manfaat JKN bagi Masyarakat

1. Akses Layanan Kesehatan yang Lebih Baik: JKN memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status ekonomi dan sosial. Peserta dapat mengakses berbagai fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, klinik, dan rumah sakit, yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
2. Perlindungan Finansial: Salah satu tujuan utama JKN adalah memberikan perlindungan finansial bagi peserta. Dengan adanya program ini, masyarakat tidak perlu khawatir tentang biaya pengobatan yang tinggi, karena sebagian besar biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal ini sangat membantu, terutama bagi keluarga yang memiliki anggaran terbatas.
3. Peningkatan Kualitas Kesehatan: JKN juga berfokus pada upaya pencegahan penyakit melalui layanan kesehatan preventif. Dengan mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan mendapatkan imunisasi, program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Melalui JKN, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam menjaga kesehatan mereka. Kesadaran akan pentingnya kesehatan dan akses layanan yang lebih mudah membuat masyarakat lebih proaktif dalam mencari perawatan medis ketika dibutuhkan.
5. Pengurangan Kesenjangan Sosial: JKN berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dalam akses layanan kesehatan. Dengan memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat, program ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Tantangan dalam Implementasi JKN

Meskipun JKN menawarkan banyak manfaat, program ini juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilannya:

1. Tata Kelola dan Manajemen: Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi JKN adalah tata kelola yang efektif. BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa semua fasilitas kesehatan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, serta mengelola dana dengan baik untuk menghindari defisit.
2. Kualitas Layanan Kesehatan: Meskipun JKN memberikan akses lebih luas, kualitas layanan kesehatan di beberapa fasilitas masih menjadi perhatian. Terdapat laporan mengenai antrian yang panjang, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas yang tidak memadai di beberapa daerah, sehingga mempengaruhi pengalaman pasien.
3. Kesadaran dan Edukasi Masyarakat: Banyak masyarakat yang masih kurang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta JKN. Edukasi yang lebih baik mengenai cara mendaftar, layanan yang tersedia, dan prosedur klaim sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan kepuasan peserta.
4. Peningkatan Beban Pembiayaan: Dengan meningkatnya jumlah peserta dan permintaan layanan kesehatan, BPJS Kesehatan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan finansial program. Kenaikan biaya perawatan kesehatan dan tuntutan layanan yang semakin tinggi dapat menyebabkan defisit dana.
5. Adaptasi Teknologi: Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan menjadi sangat penting. Namun, masih ada tantangan dalam penerapan sistem informasi yang efisien dan efektif untuk mendukung pengelolaan JKN.

Solusi untuk Meningkatkan JKN

Untuk memastikan JKN menjadi solusi kesehatan berkelanjutan, beberapa langkah perlu dilakukan:

1. Peningkatan Kualitas Layanan: Pemerintah dan BPJS Kesehatan perlu bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan. Ini termasuk pelatihan bagi tenaga medis, peningkatan infrastruktur, dan pemantauan berkala terhadap standar pelayanan.
2. Edukasi Masyarakat: Program sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang JKN. Edukasi ini harus mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban peserta, serta cara mengakses layanan.
3. Pengelolaan Keuangan yang Efisien: BPJS Kesehatan perlu menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk menghindari defisit. Selain itu, diversifikasi sumber pendanaan juga dapat membantu meningkatkan keberlanjutan program.
4. Inovasi Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan JKN dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Pengembangan aplikasi mobile dan platform digital untuk memudahkan akses informasi dan klaim layanan dapat menjadi solusi yang baik.
5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah dapat memperluas jaringan layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas program JKN. Ini juga dapat membantu dalam penyediaan sumber daya dan inovasi dalam pelayanan kesehatan.